Kerajaan Banjar Virtual

Kada Ulun Biarakan Budaya Banjar Hilang di Dunia

Undang-Undang Sultan Adam – Perkara 7 –

Posted by Anak Sultan pada Maret 30, 2007

Perkara 7

Tiada koebariakan moefti mambari pidatoe hendak berhoekoem atau orang jang dalam tangan berhoekoem dan tiada koebariakan orang itoe maminta pitoea hakim hanja djoea mamintakan pitoeanja

Undang-undang Sultan Adam perkara 7 mengatur kewenangan Mufti sebagai hakim tertinggi selaku pengawas peradilan umum. Meskipun Mufti sebagai hakim agung, dilarang untuk memberikan fatwa perkara atau orang yang sedang berperkara begitu pula orang yang sedang berperkara dilarang meminta fatwa Mufti dan hanya hakim biasa yang boleh meminta kepada Mufti. Jadi Mufti hanya bisa memberikan fatwa kalau diminta oleh hakim yang sedang memeriksa kasus bersangkutan. Sederhananya, apabila ada satu kasus yang sedang ditangani hakim, Mufti sebagai pengawas kehakiman tidak boleh memberikan fatwa langsung tentang perkara itu kepada orang yang sedang berperkara, Mufti hanya diperbolehkan memberikan fatwa kepada hakim yang memintanya, sesuai fungsinya sebagai pengawas kehakiman.

Dalam Kerajaan Banjar terdapat jabatan dalam pengadilan, yaitu

  1. Mufti : hakim tertinggi, pengawas pengadilan umum

  2. Qadhi : pelaksana hukuman dan pengatur jalannya pengadilan agar hukum berjalan dengan wajar

  3. Penghulu : Hakim umum, mendapat cap atau piagam dari Sultan. Penghulu merupakan hakim pada tingkat masyarakat awam/hakim pengadilan rendah dan petugas yang menjalankan pelaksanaan perkawinan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: